Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM
INFORMASI DETAIL PERKARA



Nomor Perkara Pemohon Termohon Status Perkara
23/Pid.Pra/2026/PN Lbp 2.Ristiono Als Aris
3.AGUS SYAHPUTRA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA Cq KEPALA KEPOLISIAN RESOR BINJAI Cq KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR BINJAI Persidangan
Tanggal Pendaftaran Senin, 02 Nov. 2026
Klasifikasi Perkara Sah atau tidaknya pelaksanaan Upaya Paksa Penetapan Tersangka
Nomor Perkara 23/Pid.Pra/2026/PN Lbp
Tanggal Surat Senin, 02 Nov. 2026
Nomor Surat PN LBP-6AE80ECB20525
Pemohon
NoNama
1Ristiono Als Aris
2AGUS SYAHPUTRA
Termohon
NoNama
1KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA Cq KEPALA KEPOLISIAN RESOR BINJAI Cq KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR BINJAI
Advokat
Petitum Permohonan

Yang bertandatangan di bawah ini:
1.    ABD. MANAN, S.H
2.    EDY SUHENDRO, S.H
3.    PENEBAR GEMILANG HARAHAP, S.H
Para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri pada Lembaga Bantuan Hukum “LASKAR KEADILAN INDONESIA”  yang beralamat di Jl. Sei Mencirim Komplek Lalang Green Land I Blok E-4, Desa Payageli, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Hp.0813-7596-8246. email. lbhlaskarkeadilanindonesia@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2026, atas nama:
Nama: Ristiono Als Aris, Tempat/Tgl. Lahir di Gebang, 25 Maret 1988, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, NIK 1205132503880001, Tempat Tinggal Dusun 5 Lorong Abdul Kadir, Kel. Tandem Hulu II, Kecamatan Hamparan Perak, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara;
Untuk selanjutnya disebut sebagai     PEMOHON I;
Nama: Agus Syahputra, Tempat/Tgl. Lahir Tandem Hulu II, 17 Agustus 1981, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, NIK: 1207241708810016,  Tempat Tinggal Dusun 5 Lorong Abdul Kadir, Kel. Tandem Hulu II, Kecamatan Hamparan Perak, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara;
Untuk selanjutnya disebut sebagai    PEMOHON II;
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II Mohon disebut sebaga Para Pemohon;
MELAWAN
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR BINJAI Cq. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR BINJAI berkedudukan di Jalan Tanjung Pura No.192, Tandem Hilir, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara 20374;
Untuk selanjutnya disebut sebagai    TERMOHON;
-    Bahwa Para Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Praperadilan mengenai sah atau tidak sahnya Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon terhadap diri Para Pemohon dalam perkara dugaan tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang diduga terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 diketahui sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Tanjung Pura Dusun V Abdul Kadir, Desa Tandam Hulu II, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) Subs 351 ayat (1) Jo 55 KUHPidana peralihan Pasal 262 ayat (2) Undang – Undang Nomo 1 Tahun 2023 Tentang KUHPidana;
-    Bahwa Permohonan ini diajukan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku beserta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:
I.    OBJEK PRAPRADILAN
-    Bahwa Objek Permohonan Praperadilan yang dimohonkan Para Pemohon adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon terhadap diri Para Pemohon berupa:
1.    Surat Ketetapan Tentang Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap.Tsk/42/XI/ 2024 bertanggal 14 November 2024 a.n Pemohon II “AGUS SYAHPUTRA”;
2.    Surat Ketetapan Tentang Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap.Tsk/42/XI/ 2024 bertanggal 14 November 2024 a.n Pemohon I “RISTIONO ALS ARIS”;
3.    Surat Perintah Penyidikan Nomor: S/Sidik/230/XI/2024 tanggal 14 November 2024, dan
4.    Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/303/VIII/ Res.1.6/2026/Reskrim tanggal 24 Agustus 2026;
-    Bahwa tindakan-tindakan tersebut didasarkan pada serangkaian administrasi penyidikan menurut Para Pemohon patut diuji melalui mekanisme Praperadilan untuk menilai apakah Termohon telah melaksanakan seluruh proses penyidikan sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana, asas legalitas, asas due process of law, serta prinsip perlindungan hak asasi manusia sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku;
II.    KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI
-    Bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga setiap tindakan aparatur penegak hukum wajib dilaksanakan berdasarkan hukum, menghormati hak asasi manusia, menjunjung tinggi asas due process of law, serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap hak-hak setiap warga negara:
-    Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam melalui mekanisme praperadilan diberikan kewenangan untuk memeriksa dan memutus sah atau tidak sahnya tindakan hukum tertentu yang dilakukan oleh Penyidik sebagaimana ditentukan dalam undang-undang:

-    Bahwa objek permohonan aquo berupa Penetapan Tersangka terhadap diri Para Pemohon yang merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon dalam tahap penyidikan, sehingga menjadi objek yang dapat dimohonkan pengujiannya melalui mekanisme Permohonan Praperadilan:
-    Bahwa tindakan penyidikan terhadap Para Pemohon dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Binjai, sehingga berdasarkan kompetensi relatif, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Termohon berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan Praperadilan aquo;
-    Bahwa Para Pemohon adalah pihak yang secara langsung mengalami kerugian hukum akibat diterbitkannya Surat Penetapan Tersangka oleh Termohon, sehingga Para Pemohon mempunyai kepentingan hukum (legal standing) untuk mengajukan Permohonan Praperadilan;
-    Bahwa oleh karena objek permohonan merupakan tindakan penyidik yang secara hukum termasuk dalam ruang lingkup kewenangan Praperadilan, serta diajukan oleh pihak yang memiliki kepentingan hukum kepada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang berwenang, maka secara hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan aquo;
III.    FAKTA HUKUM BERDASARKAN DOKUMEN PENYIDIKAN
-    Bahwa berdasarkan dokumen yang diperoleh Para Pemohon, Termohon mendasarkan dimulainya proses penyidikan terhadap Para Pemohon pada Laporan Polisi Nomor: LP/B/29/III/2024/SPKT/POLSEK BINJAI/POLRES BINJAI/POLDA SUMATERA UTARA tanggal 17 Maret 2024 yang dibuat oleh Pelapor atas nama Haryadi;
-    Bahwa Laporan Polisi tersebut merupakan dasar administrasi awal bagi Penyidik untuk melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan selanjutnya menentukan apakah suatu peristiwa dapat ditingkatkan ke tahap Penyidikan sebagaimana diatur dalam ketentuan KUHAP;
-    Bahwa berdasarkan Laporan Polisi tersebut, kemudian Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: S/Sidik/230/XI/2024 tanggal 14 November 2024 dan dihari yang sama Termohon menerbitkan Surat Ketetapan Tentang Penetapan Tersangka sebagaimana Objek Permohonan Praperadilan yaitu Surat Ketetapan Tentang Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap.Tsk/42/XI/ 2024 bertanggal 14 November 2024 a.n Pemohon II “AGUS SYAHPUTRA” dan Surat Ketetapan Tentang Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap.Tsk/42/XI/ 2024 bertanggal 14 November 2024 a.n Pemohon I “RISTIONO ALS ARIS”;
-    Bahwa selanjutnya Termohon melakukan pemanggilan kepada Pemohon I “Ristiono Als Aris” melalui Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/09/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan agar Pemohon I hadir pada hari Jum’at tanggal 06 Desember 2024 di Ruang Penyidik Unit Reskrim untuk didengar keterangannya sebagai Tersangka, selanjutnya atas Surat Panggilan tersebut dapat dihadiri oleh Pemohon I pada tanggal 12 Desember 2024 pukul 18.30 Wib sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan terhadap diri Pemohon I;
-    Bahwa demikian terhadap Pemohon II “Agus Syahputra” juga dilakukan Pemanggilan untuk didengar keterangannya sebagai Tersangka di Ruang Penyidik Unit Reskrim dan telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 12 Desember 2024 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan;
-    Bahwa kemudian Termohon melakukan pemanggilan kepada Para Pemohon melalui Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/02/I/2025 tanggal 07 Januari 2025 ditujukan kepada Pemohon I “Ristiono Als Aris” dan Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/03/I/2025 tanggal 07 Januari 2025 ditujukan kepada Pemohon II “Agus Syahputra” yang pada pokoknya surat – surat panggilan tersebut menerangkan agar Para Pemohon hadir pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 di Ruang Penyidik Unit Reskrim untuk didengar keterangannya sebagai Tersangka;
-    Bahwa selanjutnya Termohon melakukan pemanggilan Kembali kepada Para Pemohon melalui Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/02/II/2025 tanggal 19 Februari 2025 ditujukan kepada Pemohon I “Ristiono Als Aris” dan Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/01/II/2025 tanggal 19 Februari 2025 ditujukan kepada Pemohon II “Agus Syahputra” yang pada pokoknya surat – surat panggilan tersebut menerangkan agar Para Pemohon hadir pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2025 di Ruang Penyidik Unit Reskrim untuk didengar keterangannya sebagai Tersangka dan pemanggilan tersebut dapat dihadiri oleh Para Pemohon pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 pukul 13.00 Wib sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Tambahan;
-    Bahwa kemudian Termohon melakukan pemanggilan kembali kepada Para Pemohon dan beberapa pihak lainnya melalui Surat Panggilan Nomor: B/21/II/2026/Reskrim tanggal 06 Februari 2026 perihal Undangan Klarifikasi yang ditandatangani oleh Kapolsek Binjai Polres Binjai selaku Penyidik, yang pada pokoknya Surat Panggilan tersebut menerangkan agar Para Pemohon dan beberapa pihak lainnya untuk dapat hadir memberikan penjelasan/keterangan klarifikasi pada hari Senin tanggal 09 Fabruari 2026 di Kantor Unit Reskrim Polres Binjai di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1 Binjai;
IV.    ALASAN – ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN
1.    Penetapan Para Pemohon sebagai Tersangka dilakukan secara Prematur dan Instan, Tanpa didahului Pemeriksaan Calon Tersangka/Saksi (Violation of Due Process of Law);
-    Bahwa Termohon mendasarkan proses penyidikan pada Laporan Polisi Nomor: LP/B/29/III/2024/SPKT/POLSEK BINJAI/POLRES BINJAI/POLDA SUMATERA UTARA tanggal 17 Maret 2024;
-    Bahwa berdasarkan Laporan Polisi tersebut, Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: S/Sidik/230/XI/2024 tanggal 14 November 2024 dan pada hari yang sama, Termohon langsung menerbitkan Surat Ketetapan Tentang Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap.Tsk/42/XI/2024 (a.n. Pemohon I RISTIONO ALS ARIS dan Pemohon II AGUS SYAHPUTRA);
-    Bahwa Para Pemohon tidak pernah sekalipun dipanggil dan diperiksa sebagai Saksi maupun Calon Tersangka sebelum Surat Ketetapan Tersangka a quo diterbitkan pada tanggal 14 November 2024;
-    Bahwa tindakan Termohon yang menetapkan Tersangka secara instan di hari yang sama dengan terbitnya Surat Perintah Penyidikan, tanpa melakukan pemeriksaan terlebih dahulu kepada Para Pemohon, telah nyata-nyata menabrak Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 21/PUU-XII/2014. Putusan tersebut secara tegas menggariskan bahwa penetapan tersangka tidak hanya memerlukan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah (Pasal 184 KUHAP), melainkan wajib didahului dengan pemeriksaan terhadap calon tersangka demi menghindari tindakan sewenang-wenang (abuse of power);
-    Bahwa dengan demikian, Surat Ketetapan Tentang Penetapan Tersangka yang diterbitkan oleh Termohon adalah cacat hukum formal, prematur, dan harus dinyatakan tidak sah.



2.    Bahwa Penetapan Tersangka Terhadap Para Pemohon Tidak Memenuhi Syarat “Keabsahan” Alat Bukti sebagaimana Dimaksud Pasal 184 KUHAP Jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014;
-    Bahwa Laporan Polisi yang menjadi awal ditetapkannya Para Pemohon sebagai Tersangka berawal dari Laporan Polisi Nomor: LP/B/29/III/2024/SPKT/POLSEK BINJAI/POLRES BINJAI/POLDA SUMATERA UTARA tanggal 17 Maret 2024 yang dibuat oleh Pelapor atas nama Haryadi;
-    Bahwa fakta hukum yang tidak dapat dibantah, Pelapor a.n Haryadi telah diadili, dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana waktu dan tempat serta dalam peristiwa hukum yang sama oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 780/Pid.B/2024/PN.Lbp tanggal 25 Juli 2024 dan putusan tersebut saat ini telah berkekuatan hukum tetap (ingkracht van gewijsde), dengan amar putusan yang berbunyi:
MENGADILI
1.    Menyatakan Terdakwa Haryadi tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2.    Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3.    Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4.    Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5.    Menetapkan barang bukti berupa:
-    1 (satu) buah flasdisk merk V-Gen yang berisikan rekaman CCTV;
-    1 (satu) buah pedang panjang ± 120 cm bergagang kayu;
-    1 (satu) senjata rakitan pistol nomor 12L35919;
-    5 (lima) buah selongsongan;
-    8 (delapan) buah amunisi;
-    1 (satu) baju kaos warna hitam;
-    1 (satu) celana jiens warna biru;
-    1 (satu) buah tas pinggang warna hijau;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Suhartoyo;
6.    Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
-    Bahwa berdasarkan asas Res Judicata Pro Veritate habetur (Putusan Hakim harus dianggap benar), status Pelapor a.n Haryadi yang merupakan seorang pelaku kekerasan pada waktu dan tempat serta dalam peristiwa hukum yang sama, secara mmutlak meruntuhkan seluruh kredibiltas, validitas dan kualitas alat bukti yang digunakan Termohon dalam menetapkan status Para Pemohon sebagai Tersangka;
-    Bahwa keterangan Pelapor a.n Haryadi yang telah mengakui dan terbukti sesuai fakta hukum yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai alat bukti yang sah (admissible evidence);


-    Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 21/PUU-XII/2014 alat bukti untuk menetapkan tersangka tidak sekedar dihitung secara kuantitas (dua alat bukti), melainkan harus diuji keabsahan kualitasnya. Oleh karena bersumber dari keterangan Pelapor a.n Haryadi yang merupakan seorang pelaku kekerasan pada waktu dan tempat serta dalam peristiwa hukum yang sama;

3.    Cacat Prosedur yang Fatal: Penggunaan Administrasi Penyelidikan “Undangan Klarifikasi” pada Tahap Penyidikan terhadap Tersangka;
-    Bahwa setelah Termohon menerbitkan Surat Perintah Para Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka sejak 14 November 2024 dan telah menjalani serangkaian pemeriksaan pada tanggal 02 Desember 2024 dan 27 Februari 2025 untuk didengar keterangannya sebagai Tersangka, secara mengejutkan pada tanggal 06 Februari 2026 Termohon kembali menerbitkan Surat Nomor: B/21/II/2026/Reskrim perihal "Undangan Klarifikasi" yang ditandatangani oleh Termohon “Kapolsek Binjai selaku Penyidik”;
-    Bahwa secara hukum acara, istilah "Klarifikasi" atau "Undangan Klarifikasi" hanya dikenal dan sah diterapkan pada tahap Penyelidikan (vide Pasal 1 angka 5 KUHAP) untuk menentukan ada atau tidaknya suatu peristiwa pidana;
-    Bahwa oleh karena perkara a quo demi hukum telah masuk ke tahap Penyidikan dan Para Pemohon telah menyandang status Tersangka, maka instrumen hukum yang wajib digunakan oleh Termohon secara imperatif adalah Surat Panggilan Pro Justitia sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, bukan berupa "Undangan Klarifikasi" yang bersifat sukarela;
-    Bahwa tindakan Termohon yang mencampuradukkan format administrasi Penyelidikan ke dalam tahapan Penyidikan membuktikan secara nyata bahwa Termohon ragu-ragu atas alat buktinya sendiri, bertindak tidak profesional, serta menciptakan ketidakpastian hukum yang nyata (legal uncertainty) bagi Para Pemohon.

4.    Ketidakpastian Kompetensi Relatif Tempat Pemeriksaan yang Melanggar Asas Kepastian Hukum;
-    Bahwa Surat Nomor: B/21/II/2026/Reskrim tanggal 06 Februari 2026 diterbitkan dan ditandatangani secara resmi oleh Termohon “Kapolsek Binjai”, namun tempat pemeriksaan yang diperintahkan justru bertempat di Kantor Unit Reskrim Polres Binjai (Jl. Sultan Hasanuddin Nomor 1 Binjai);
-    Bahwa pemanggilan tersebut melanggar Pasal 112 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa Penyidik wajib menyebutkan dengan jelas alasan pemanggilan dan tempat pemeriksaan yang sesuai dengan kewenangan administrasinya. Pemanggilan yang tumpang tindih antara wilayah hukum Polsek dan Polres tanpa adanya dasar pelimpahan perkara yang sah secara administrasi merupakan bentuk cacat formil yang serius;
5.    Penerbitan Surat Perintah Penyidikan Ganda (SPRINDIK 14 November 2024 dan SPRINDIK 24 Agustus 2026) Menciptakan Ketidakpastian Hukum Nyata (Legal Uncertainty);
-    Bahwa dalam perkara aquo, Termohon telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/230/XI/2024 tanggal 14 November 2024 dan menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka pada tanggal yang sama;

-    Bahwa Kembali lagi secara mengejutkan, tanpa adanya penghentian penyidikan yang sah secara hukum atas SPRINDIK terdahulu yagn diterbitkan Termohon tahun 2024, Termohon Kembali menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/303/VIII/ Res.1.6/2026/Reskrim tanggal 24 Agustus 2026 untuk memproses peristiwa hukum dan laporan polisi yang sama;
-    Bahwa penerbitan “SPRINDIK baru” pada tanggal 24 Agustus 2026 membuktikan secara nyata bahwa Termohon secara implisit mengakui dalam proses penyidikan dan penerbitan Surat Ketetapan Tentang Penetapan Tersangka atas diri Para Pemohon tanggal 14 November 2024 adalah premature, cacat formil dan tidak memiliki kekuatan pembuktian;
-    Bahwa atas SPRINDIK tanggal 24 Agustus 2026 telah diterbitkan SPDP tanggal 26 Agustus 2026 dam SPDP tersebut diterima oleh Pemohon II pada tanggal 04 September 2026 (9 hari), hal tersebut telah melampaui jangan waktu yang telah ditetapkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 21/PUU-XII/2014
-    Bahwa secara hukum acara, Surat Ketetapan Tentang Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap.Tsk/42/XI/ 2024 bertanggal 14 November 2024 a.n Pemohon II “AGUS SYAHPUTRA” dan Surat Ketetapan Tentang Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap.Tsk/42/XI/ 2024 bertanggal 14 November 2024 a.n Pemohon I “RISTIONO ALS ARIS” tidak dapat digantungkan secara hukum pada SPRINDIK tanggal 24 Agustus 2026;
-    Bahwa tindakan Termohon yang membiarkan Para Pemohon menyandang status Tersangka berdasarkan dokumen SPRINDIK tahun 2024 diatas fondasi SPRINDIK baru tahun 2026 (± 2 tahun) mengisyaratkan adanya paksaan atas penetapan tersangka tanpa alat bukti yang sah merupakan pelanggaran berat terhadap asas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta Kita Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku;
-    Bahwa kekacauan dualisme administrasi pro justitia yang dilakukan Termohon menegaskan bahwa seluruh tindakan pemanggilan, pemeriksaan dan penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon terhadap Para Pemohon adalah tindakan yang sewenang-wenang (abouse of power) dan wajib dinyatakan batal demi hukum;
V.    Para Pemohon Berhak Mendapatkan Pemulihan Hak (Rehabilitasi) atas Harkat dan Martabatnya Akibat Tindakan Termohon;
-    Bahwa akibat dari tindakan Termohon yang secara sewenang-wenang menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka sejak tahun 2024 secara prematur dan cacat hukum, Para Pemohon telah mengalami kerugian imateriel yang sangat besar, berupa rusaknya nama baik, kehormatan, serta beban psikologis di tengah masyarakat;
-    Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 23 jo. Pasal 97 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, dinyatakan bahwa rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan karena penetapan tersangka dinyatakan tidak sah;
-    Bahwa oleh karena seluruh tindakan penyidikan dan penetapan tersangka oleh Termohon terbukti cacat formil dan tidak sah demi hukum, maka sudah sepatutnya dan berlandaskan hukum bagi Hakim Tunggal Praperadilan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk memerintahkan Termohon memulihkan hak-hak Para Pemohon dalam kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya seperti semula.


-    Bahwa berdasarkan alasan dan pandangan hukum diatas, Para Pemohon memohon agar Hakim Tunggal Praperadilan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas IA memeriksa keabsahan Penetapan Tersangka dan rangkaian tindakan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku saat tindakan tersebut dilakukan;
Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Cq. Hakim Tunggal Praperadilan yang memeriksa dan mengadili permohonan aquo berkenan memberikan putusan, dengan amar putusan sebagai berikut:
1.    Menerima dan Mengabulkan permohonan Praperadilan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2.    Menyatakan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan Praperadilan aquo;
3.    Menyatakan Surat Ketetapan Tentang Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap.Tsk/43/XI/2024 tanggal 14 November 2024 atas nama Pemohon I (RISTIONO ALS ARIS) dan Surat Ketetapan Tentang Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap.Tsk/42/XI/2024 tanggal 14 November 2024 atas nama Pemohon II (AGUS SYAHPUTRA) adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4.    Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/230/XI/2024 tanggal 14 November 2024 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/303/VIII/ Res.1.6/2026/Reskrim tanggal 24 Agustus 2026 adalah tidak sah dan batal demi hukum;
5.    Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan seluruh rangkaian tindakan dan kegiatan penyidikan terhadap diri Para Pemohon yang didasarkan pada Laporan Polisi Nomor: LP/B/29/III/2024/SPKT/POLSEK BINJAI tanggal 17 Maret 2024;
6.    Memulihkan hak-hak Para Pemohon dalam kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya seperti semula.
7.    Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
Apabila Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas IA Cq. Hakim Tunggal Praperadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

 

Pihak Dipublikasikan Ya